PINDAH IBUKOTA PNS IKUT PINDAH?

Apakah PNS ikut Pindah

PINDAH IBU KOTA menjadi headline yang sedang memuncaki trading minggu ini. Pemindahan ibukota dulunya menjadi wacana sejak lama, namun dengan berbgai pertimbangan yang lebih urgent masih dalam tahap perencanaan.

Pemindahan ibukota menjadi sesuatu hal yang lumrah dan biasa. Namun hal yang menjadi tidak biasa adalah alasan atau argument yang dibangun tentang alasan pemindahan kekuasaan.

Terdapat 4,3 juta PNS, jika hal ini dipindah maka ada dua opsi termasuk diwilayah Kementerian yang mana harus memindah PNS atau bahkan merekrut PNS lagi yang akan ditempatkan di kantor Kementerian. Seperti halnya kementerian keuangan Kementerian ESDM dan yang lainnya. Namun, hal ini harus segera diputuskan sesegera mungkin agar tidak terjadi kebingungan di masa yang akan dating.

Pada saat itu pun benar-benar dipindah meskipun dikatakan oleh Bima dari kantor Kementerian Keuangan "Bisa aja terjadi pemindahan PNS dari Kementerian ataupun tidak wajib ada sebab hal ini menyangkut pelayanan publik yang harus dilakukan. Jika, hal ini tidak melakukan migrasi atau pemindahan PNS maka, harus bisa mengoptimalkan tentang sistem digital kira-kira seperti itu".

Meskipun hal ini dianggap biasa, namun ketika menyangkut urusan publik maka harus disiapkan SDM yang cukup agar publik pun bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dan juga maksimal. Ketika presiden Jokowi telah memutuskan lokasi pemindahan ibukota ke Kutai, Kalimantan Timur namun bukan berarti langsung bias dipindah. Tetapi ini masih harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah ujar Presiden Jokowi di Kantor Istana Negara.

Agar hal ini bisa terus realisasi dengan baik dan cepat harus disidangkan oleh DPR dan DPRD. Jadi hal yang perlu diingat ketika ada birokrasi pemerintahan maka disitu diperlukan SDM yang memadai, cukup dan juga kompetensi yang layak begitu ada pemindahan PNS atau bahkan merekrut PNS yang baru itu kan harus direncanakan dengan tepat. Sebab hal ini akan mempengaruhi dengan APBN yang sudah dianggarkan tiap tahunnya untuk menjalankan birokrasi pemerintahan khususnya daerah sebesar ibukota. Maka hal ini harus dipikirkan dan dikonsep cara matang-matang termasuk sekali lagi anggaran belanja negara yang efektif dan bermanfaat dalam segi birokrasi hingga hasilnya bias dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

PNS bias jadi termasuk tenga pendidik jika hal ini memungkinkan dipindah atau merekrut untuk bisa menjalankan roda pemerintahan yang sehat. Jika ada pendapat silakan tulis di kolom komentar terima kasih.

BACA JUGA : Ribuan Guru Berprestasi Diberangkatkan ke Luar Negeri, Anda Guru?

BACA INI : Guru TK Honorer Bisa Naik Haji, Simak Kisah Perjuangannya!

Sc: https://bisnis.tempo.co

<

0 Response to "PINDAH IBUKOTA PNS IKUT PINDAH?"

Post a Comment